Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

Memperingati HARLA Ke-2, L'Tribus Gelar Dialog Publik

KURVANEWS.COM
08 Oktober 2020 | 14:50 WIB

Pemateri Kegiatan Milad L'Tribus ke II

Kurvanews.com
- Kota Ternate
. Memperingati hari ulang tahun ke-2 Lectio Legalis Literacy (L'Tribus) mengadakan dialog publik bertajuk "Lestarikan Literasi Hukum Dikalangan Pemuda dan Mahasiswa untuk Menegakakn Keadilan".


Dialog publik yang digelar di cafe Kedai Bakudapa, Jl. Tafure Pante Kota Ternate menghadirkan dua akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Taiyuan Hasanudin Hidayat, S.H, M.H dan Rahmat Hi. Abdullah, S.H, M.H serta Furkan Abdullah, S.H perwakilan YBH TRUT Malut.


Koordinator L'Tribus, Ismail Ade mengatakan situasi yang terjadi di dunia hukum saat ini salah satunya politik hukum memaksakan mahasiswa dan pemuda untuk berpikir kritis dan bertindak tepat agar mampu memberikan solusi yang cemerlang.


"Produk hukum hukum itu  tergantung dari konfigurasi politiknya, Apabila konfigurasi politik cenderung demokratis akan menghasilkan produk hukum yang demokratis begitupun sebaliknya cenderung ortodok dan transaksional", ujar Ismail Ade. Senin, 5 Oktober 2020


Fokus pembahasan diskusi ini terkait kajian Peraturan Walikot (Perwali) No 2020 tahun 2020 yang di anggap kontroversial dan dinilai cacat hukum.


Dalam penyampaian materi, Rahmat Hi. Abdullah menyampaikan bahwa Perwali ini bertentangan dan melampaui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 juncto Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentuk peraturan perundang-undangan Karena di dalam Pasal 15 Undang-Undang tersebut menjelaskan Sanksi Pidana hanya bisa diterapkan dalam Peraturan Daerah.


"Kalau Kita hanya berpatokan pada keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan mentri dalam Negeri, dan terakhir pada instruksi menteri. Hal ini tidak menjadi alasan mendasar dalam Perwali sebab Perwali merupakan peraturan pelaksana dari Perda, Kalau alasanya negara dalam keadaan darurat kenapa tidak membuat Perpu", ungkapnya


Menurutnya dalam bab V memgenai Sanksi dalam pasal 7 ayat (2) obsen a point ke-3 dan obsen b point ke-2 yang dikenakan sanksi administrasi akan tetapi sanksi pidana yang dipakai yaitu denda, dan akan menimbulkan ketidak jelasan pada Perwali ini, sebab masih di pertanyakan apakah sanksi denda itu merujuk pada KUHP Pasal 10 ataukah pada hukum pidana eksternal.


Kegiatan ini berjalan dengan lancar, namun ketua panitia pelaksana menyangkan pihak pemerinta Kota Ternate yang di undang tidak hadir sehingga tidak ada poin alasan diterbitkan Perwali ini.


"Kita sudah mengirim undangan ke pihak Walikota tapi tidak hadir", tandas ketua panitia pelaksana Gunawan Eli Auda.


Perlu diketahui L'Tribus mengalami beberapa konversi mulai dari pemberian nama Law Firm,  Literati Hukum Membaca dan sampai pada tanggal 1 Oktober 2018 diberikan nama L'Tribus yang artinya tiga L atau tiga siku-siku.  Guru L diambil dari setiap kata pertama dari Lectio Legalis Literacy yang artinya Literasi Hukum Membaca. *(kn)

  • Memperingati HARLA Ke-2, L'Tribus Gelar Dialog Publik
  • 0

Terkini