Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

Tanggapan Jokowi Terhadap Permintaan Muhammadiyah dan NU

Lely Nurarifah
22 September 2020 | 22:01 WIB
Jokowi dan Mahfud MD. Foto: news.detik.com
Kurvanews.com-Nasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tanggapan terhadap permintaan Muhammadiyah dan NU terkait penundaan pilkada 2020 karena alasan pandemi Covid-19, bahwa pilkada tetap dilaksanakan dan tidak ada penundaan.

"Presiden telah mendengarkan dan mempertimbangkan usul-usul dari masyarakat. Semua didengar, yang ingin menunda, yang ingin melanjutkan. Dari ormas-ormas besar, seperti NU dan Muhammadiyah, semua didengarkan. Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan hal ini secara khusus", ujar Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam rapat koordinasi persiapan pilkada serentak 2020 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (22/09/20).

Jokowi tetap akan melaksanakan pilkada sesuai jadwal yang telah ditentukan, yakni 9 Desember 2020.

Beberapa alasan mengapa pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal di antaranya adalah:

Pertama, untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam satu agenda yang telah diatur oleh Undang-undang dan Aturan Perundang-undangan.

Kedua, pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan berakhir. Di negara-negara yang lebih besar angka serangan Covidnya, seperti Amerika, pemilu juga tidak ditunda.

Ketiga, Jokowi tidak ingin kepemimpinan di daerah dilaksanakan oleh pelaksana tugas (plt) pada 270 daerah dalam waktu yang bersamaan karena dampak ditundanya pilkada.

Sebenarnya, penundaan sudah pernah dilaksanakan. Jadwal awal pilkada akan dilaksanakan pada 23 September 2020, yang pada akhirnya diputuskan untuk menunda dan menjadwal ulang pilkada pada 9 Desember 2020.

"Oleh sebab itu, penundaan sudah pernah dilaksanakan untuk menjawab suara-suara masyarakat yang menginginkan penundaan itu. Yang diperlukan sekarang sebagai antisipasi atas masifikasi penularan Covid-19 seperti dikhawatirkan baik oleh Pemerintah maupun kelompok-kelompok atau masyarakat yang menginginkan penundaan", pungkas Mahfud. *(kn/Ln)
  • Tanggapan Jokowi Terhadap Permintaan Muhammadiyah dan NU
  • 0

Terkini