Muhammadiyah dan NU Minta Pilkada Ditunda Atas Dasar Kemanusiaan

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Foto: republika.co.id

Kurvanews.com-Nasional. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang direncanakan akan diadakan pada bulan Desember mendatang menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, angka Covid-19 di Indonesia saat ini belum juga reda, sehingga dikhawatirkan menimbulkan klaster baru jika pilkada tetap dilaksanakan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pihaknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19.

"Kami sampaikan bahwa usulan Muhammadiyah agar pelaksanaan pilkada 2020 dipertimbangkan dengan saksama untuk ditunda pelaksanaannya," kata Mu'ti dalam konferensi persnya, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, keselamatan masyarakat Indonesia adalah prioritas utama yang harus didahulukan di atas prioritas lainnya. Atas dasar kemanusiaan itu lah yang mendorong Muhammadiyah untuk mengingatkan Pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil kebijakan.

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," tambahnya.

Senada dengan Muhammadiyah, organisasi masyarakat, Nahdlatul Ulama (NU) juga mendesak Pemerintah agar pilkada ditunda pelaksanaannya. Bagi PBNU, menyelesaikan krisis kesehatan saat ini, harus menjadi prioritas utama oleh pemerintah.

"Namun, karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan Pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan," demikian pernyataan PBNU. *(kn/Rz)