Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

14-16 Agustus KPA Kembali Gelar Aksi Menolak RUU Cipta Kerja di DPR RI

KURVANEWS.COM
10 Agustus 2020 | 10:58 WIB
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi massa di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Aksi tersebut juga memaparkan enam alasan mengapa buruh menolak keberadaan Omnibus Law. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari
Kurvanews.com-Jakarta. Penolakan RUU cipta kerja belum usai, 14 dan 16 Agustus 2020 Aksi akan kembali digelar di depan gedung DPR RI.

Upaya penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU) cipta kerja belum usai, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, mengatakan pada tanggal 14 dan 16 Agustus mendatang, aksi penolakan akan kembali digelar di depan gedung DPR RI.

Aksi tersebut dilakukan untuk menekan pemerintah agar menghentikan pembahasan RUU cipta kerja.

“Salah satunya targetnya pada tanggal 14 dan 16, kami akan melakukan aksi lagi, turun ke jalan di depan gedung DPR, untuk memastikan DPR segera tunduk pada aspirasi rakyat yang sedang menghadapi krisis berlapis, krisis ekonomi, krisis pandemi Covid-19", ujar Dewi dalam konferensi pers, Minggu (9/8/20).

Dewi menilai, selama ini pemerintah mengabaikan aspirasi rakyat yang telah disuarakan berulang kali di berbagai kesempatan.

“Justru tuntutan-tuntutan aspirasi itu diabaikan, karena DPR bersama pemerintah justru sibuk mendorong satu regulasi yang akan membahayakan rakyat secara meluas", ungkapnya

Dewi menambahkan, pembahasan RUU cipta kerja oleh DPR menyalahi tata tertib karena dilakukan pada masa reses.

“Ini juga menyalahi tata tertib masa sidang ya, kewajiban anggota DPR masa reses adalah  untuk melaksanakan kunjungan kerja, menyerap aspirasi konstituennya dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh para anggota DPR kepada konsituennya”, imbuh Dewi

Menurutnya, DPR seharusnya melakukan kunjungan kerja sebagai langkah evaluasi kinerja serta menyerap aspirasi rakyat di berbagai kalangan.

“Bukan membahas satu RUU yang sebenarnya kontroversial, dari sisi substansinya sudah menuai penolakan secara meluas di banyak tempat dan banyak aspirasi dari masyarakat", tandasnya

Dewi juga menyebut jika RUU cipta kerja disahkan, ini akan bertentangan dengan UUD 1945 karena terdapat beberapa pasal krusial di dalamnya. *(kn/Rf)
  • 14-16 Agustus KPA Kembali Gelar Aksi Menolak RUU Cipta Kerja di DPR RI
  • 0

Terkini