Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

Presiden Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara, Cek Faktanya

Rizal Firmansyah
21 Juli 2020 | 14:08 WIB
Presiden Joko Widodo. Foto/lensaindonesia
Kurvanews.com-Jakarta. Setelah viral nya pidato presiden Jokowi beberapa waktu lalu, kali ini Jokowi betul-betul membubarkan lembaga negara yang dianggap kurang efektif dan menghambat efisiensi anggaran negara.

Menurut Jokowi, anggaran negara harus digunakan untuk hal-hal yang prioritas dan wajib dikelola oleh lembaga yang betul-betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.

“Semakin ramping organisasi, ya cost-nya kan semakin bisa dikembalikan. Anggaran, biaya. Kalau bisa kembalikan ke kementerian, dirjen, direktorat, direktur. Kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi,” ujar Presiden Republik Indoensia  Jokowi Widodo.

Pembubaran lembaga negara ini tertera dalam Peraturan Presiden Nomor (Perpres) nomor 18 tahun 2020 tentang Komite Penanganan (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Presiden Jokowi membubarkan 18 lembaga negara ini berdasarkan Perpres nomor 82 tahun 2020  pasal 19 ayat 1.

 “Dengan pembentukan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melalui Peraturan Presiden ini membubarkan (18 lembaga),” tulis Perpres tersebut, Senin (20/07/20).

Berikut ini 18 lembaga yang dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18/2020:

Tim Transparansi Industri Ekstraktifyang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif;

Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutananyang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 10/2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 48/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 32 /2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sundayang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;

Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangroveyang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 73/2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 90/2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019

Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusahayang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minumyang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 46/2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

Tim Pinjaman Komersial Luar Negeriyang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 39/1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri;

Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organizationyang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 16/2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden No. 104/1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization.

Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negarayang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 166/1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 133/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara;

Komite Kebijakan Sektor Keuanganyang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 177/1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 53/2003 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 177/1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan;

Komite Antardepartemen Bidang Kehutananyang dibentuk berdasarkan Keppres No. 80/2000 tentang Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan;

Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Imporyang dibentuk berdasarkan Keppres No. 54/2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 24/2005 tentang Perubahan atas Keppres No. 54/2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor;

Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasiyang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 3/2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 28/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 3/2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;

Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaanyang dibentuk berdasarkan Keppres No. 22/2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; dan

Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nationsyang dibentuk berdasarkan Keppres No. 37/2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations. *(kn/Rf).
  • Presiden Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara, Cek Faktanya
  • 0

Terkini