Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Menuntut Presiden Segera Pulangkan Joko Candra

Arief Hartanto
24 Juli 2020 | 00:00 WIB
Terdakwa kasus Bank Bali sekaligus Dirut PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra mendengarkan tuntunan jaksa penuntut umum dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (23/2/2000). Foto, Maha Eka Swasta/Antaranews 
Kurvanews.com-Jakarta. Kaburnya Joko Candra, seorang buron kasus Bank Bali ke luar negeri setelah sempat pulang ke Indonesia terus mendapat sorotan publik.

Sebagaimana sudah jamak diketahui publik bahwa kepulangan Joko Candra dan kepergiannya kembali ke luar negeri sempat membuat heboh jagat tanah air karena adanya keterlibatan pejabat tinggi kepolisian di Mabes Polri.

Prihatin dengan carut marutnya wajah penegakan hukum di Indonesia tersebut menjadi agenda  utama Serial Sarasehan #27 Perkumpulan Indonesia Maju (PIM) pada Kamis (23/7/20).

Sarasehan dengan tema “ Balada Joko Tjandra : Puncak Gunung Es Penegakan Hukum Indonesia” yang di gelar menggunakan zoom ini dipimpin moderator DR. Najamudin Ramly, Sekjen PIM. 

Sarasehan ke 27  ini mengangkat Kasus Joko Tjandra, dimaksudkan sebagai sebuah satire. Bahkan, nyaris sebagai nyanyian sedih duka yang menyayat hati kita sebagai anak bangsa.

Berkembang dalam forum sarasehan tersebut bahwa kasus Joko Tjandra  seperti puncak gunung es, dimana dibawah dipermukaannya masih tertimbun  kasus-kasus hukum yang terjadi di negara kita. 

Penegakan hukum adalah ruh/nafas dari bernegara,  kalau ruhnya hilang maka negara ini kehilangan jiwa.

Karena itu kasus seperti Joko Tjandra ini harus dihentikan. Jika tidak, maka proses demokratisasi di Indonesia yang semakin terkonsolidasikan akan terkendala oleh lemahnya penegakan hukum. Tentu saja  kita berharap masih ada orang-orang baik yang bisa menegakkan hukum.

Buyamin  Saiman,  ketua MAKI, yang menjadi narasumber dan sekaligus sebagai pihak yang menemukan data surat, rekomendasi Joko Tjandra di Kepolisian, surat jalan, e-KTP, paspor, red notice meminta Presiden Jokowi untuk mencabut kewarganeraan Joko S Tjandra sehingga tidak lagi berbisnis di Indonesia.

Menurutnya, "kepulangan Joko Tjandra ke Indonesia utk melakukan RUPS perusaahaan miliknya untuk selanjutnya  dialihtangankan kepada anak buahnya. "Pertanyaan berikutnya yang lebih mendasar adalah berani gak Pemerintah mencabut status kewarganegaraan Joko Tjandra? "

Karena buronan kasus Bank Bali tersebut memiliki status warga Negara asing di Papua New Guneae (PNG) maka ia harus dianggap melepaskan status kewarganeraan Indonesia tanpa harus melalui proses hukum.

"Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan bahwa yang berhak mencabut status kewarganegaraan seseorang warga negara  adalah  Menkumham atas nama  Presiden", tandas Boyamin pada acara Sarasehan Kebangsaan #27, Kamis, 23 Juli 2020.

Demi penegakan hukum dan martabat bangsa Indonesia Boyamin juga menuntut Presiden Jokowi untuk memulangkan Joko Tjandra dari Malaysia yang ditengarai dekat dengan kekuasaan disana.
 
Selain itu, Dr. Fadhli Zon yang juga menjadi narasumber mengemukakan "betapa kita diperlihatkan bagaimana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, bisa dimainkan dengan apa maunya yang punya kuasa", ujar Fadli Zon, pada kegiatan Serasehan Kebangsaan #27.

Lebih lanjut Politisi DPR dari Partai Gerindra ini menyampaikan keprihatinan dan kegundaannya tentang pelanggaran hukum dan konstitusi di Indonesia.

"Kasus Joko Tjandra telah membuat banyak instansi negara  dipermalukan dan bobroknya moral dan integritas oknum penyelenggara negara. Kita juga tidak melihat adanya leadership dalam pemerintahan dalam penegakan hukum di Indonesia", imbuh Fadhli

Dengan tegas Fadhli yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRRI ini menyatakan, "Politik kekuasaan dan uang sangat jelas di sini dan semua bisa diatur di negeri ini", tandasnya

Dalam forum yang sama Rocky Gerung melihat  hambatan penegakan hukum di Indonesia terjadi karena kita terlalu bersopan santun dengan kekuasaan. Kasus Joko Tjandra menurut Gerung,

"Sebenarnya dia bukan kriminal  tapi hanya memanfaatkan gorong-gorong kriminal yang disiapkan Negara dikarenakan terjadinya  moral hazard dan black market of  power", kata Rocky Gerung

Bahkan kondisi ini menurut Gerung menjadi joke atau lelucon sebagaimana disitir dari artikel Asia Times dengan headline  How to rob a bank and get away in Indonesia yang dalam captionnya  menyebutkan bagaimana pelarian bisnisman Indonesia yang dikenal dengan “Joker” dalam kasus skandal bank Bali 2009 bisa lolos dengan mudahnya dari system hukum negeri ini.


"Apakah ini adalah prank terbaru, edisi Joko ngeprank Joko ??  kita tunggu yuk", tutup Rocky
  • Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Menuntut Presiden Segera Pulangkan Joko Candra
  • 0

Slider

Slider

Terkini